JAKARTA | KORANLIVE.COM – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menolak permohonan status justice collaborator yang diajukan tersangka berinisial SS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2025–2026.
Permohonan tersebut sebelumnya diajukan melalui penasihat hukum SS dan diterima tim penyidik pada Selasa (23/6/2026).
Dalam keterangannya, penyidik menjelaskan bahwa justice collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana, khususnya kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan lebih dari dua orang. Keterangan dari justice collaborator dinilai penting untuk membantu mengungkap perkara serta mengumpulkan alat bukti terhadap pelaku lainnya.
Ketentuan mengenai pemberian status tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1964/F/Fd.1/09/2017 tentang Tata Cara Pemberian Status dan Penyelesaian Justice Collaborator.
Penyidik menjelaskan, terdapat tiga syarat utama untuk memperoleh status justice collaborator. Pertama, pemohon merupakan saksi pelaku. Kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Ketiga, pemohon bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana yang disangkakan.
Setelah melakukan penelaahan terhadap permohonan tersebut, Tim Penyidik Jampidsus menyimpulkan bahwa SS diduga merupakan salah satu pelaku utama dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyidik memutuskan permohonan justice collaborator yang diajukan SS tidak dapat dikabulkan.(Zia)